19 October 2023
JABODETABEK.INFO , Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) telah menetapkan target untuk tidak lagi melakukan impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang. Namun, Indonesia masih punya banyak PR untuk bisa merealisasikan target yang tertuang dalam Grand Strategy Energi Nasional tersebut.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional, Yunus Saefulhak, anggaran pemerintah telah tergerus hingga Rp 117 triliun untuk melakukan subsidi LPG 3 kg pads tahun ini. Sehingga, produksi LPG domestik dan peningkatan pembangunan jaringan gas (jargas) perlu dilakukan.
Namun, Yunus menilai itu merupakan misi yang tak mudah. Sebagai contoh, ia melihat realisasi sambungan jaringan gas yang saat ini masih jauh dari target 2,5 juta sambungan jargas rumah tangga di 2024.
"Jargas ini baru sekitar 800 ribu, belum ada 1 juta rumah tangga. Masih jauh sekali, ini sudah dekat sekali, dan berat sekali untuk bisa mencapai itu," ujar Yunus di Energy Transition Conference & Exhibition 2023 di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Sementara untuk bisa mencapai misi stop impor LPG 2030, pemerintah disebutnya perlu mendongkrak sambungan jargas rumah tangga hingga empat kali lipat dari target 2024.
"Dengan cara bagaimana upayanya, tambahan jargas, jaringan gas kotanya menjadi diharapkan 10 juta rumah tangga. Kemudian mendorong pemanfaatan kompor listrik. Sehingga demand daripada listrik yang oversupply daripada PLN bisa terserap," ungkapnya.
"Kemudian juga memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dan seterusnya, kemudian mengembangkan DME. Menurut saya ini kiat-kiat menghentikan impor LPG," kata Yunus.